Polemik Pencantuman Aliran Kepercayaan di KTP

Seperti yang kita ketahui MK atau Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan pencantuman aliran kepercayaan pada KTP dan KK. Tetapi dalam menjalankan keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam menerapkan putusan tersebut terutama menyisir data yang berkaitan dengan aliran kepercayaan.

 

Penerapan aturan baru tentang aliran kepercayaan

Menurut Tjahjo di kantornya kemarin, nanti akan lakukan kros cek lagi dari data Kemendikbud ke Jaksa Agung Muda Intel di Kejagung untuk menentukan aliran kepercayaan yang memang sah atau kategori aliran sesat. Pada prinsipnya pemerintah akan menjalankan MK yang mengikat tetapi untuk pendataannya masih membutuhkan waktu.

 

Hingga saat ini koordinasi masih dilakukan dengan Kemendikbud, Kemenag, serta berbagai pihak untuk menyisir data yang diterima dari Kemendikbud. Dengan proses tersebut baru dapat diketahui organisasi-organisasi penghayat kepercayaan. Bila melihat dari datanya, untuk suatu wilayah tertentu memang dapat diwakili oleh lebih dari dua organisasi.

 

Pada data tersebut juga tercantum organisasi yang aktif dan tidak sehingga harus dilakukan pengecekan kembali. Masih menurut Menteri Dalam Negeri, dengan adanya keputusan MK ini perlu kehati-hatian dalam penerapannya sehingga tim harus berdiskusi dulu dengan para tokoh agama serta Depag.

 

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya telah membeberkan jumlah organisasi kepercayaan sesuai data Kemendikbud yaitu sejumlah 187 organisasi yang menampung penghayat kepercayaan. Sesuai data, organisasi yang terbanyak berada di wilayah Jawa Tengah yaitu sebanyak 53 organisasi tetapi hanya 48 yang aktif. Organisasi yang aktif tersebut antara lain Paguyuban Pancasila Handayaningrat di Surakarta, dan Paguyuban Kulowargo Kapribaden.

 

Berikutnya di posisi kedua adalah di Jawa Timur dengan 50 organisasi serta 43 yang masih aktif, yaitu Paguyuban Kawruh Kebatinan Jowo Lugu dan Paguyuban Lebdho Guno Gumelar di Surabaya. Sementara di Yogyakarta terdapat 25 organisasi, tetapi hanya 19 yang aktif, yaitu Hangudi Bawono Tata Lahir Batin dan Kasampurnan Jati.

 

Di DKI Jakarta sendiri ada 14 organisasi dengan 12 organisasi yang aktif seperti Paguyuban Mersudi Kaluhuraning Budi Pekerti serta Paguyuban Penghayat Kapribaden. Di daerah-daerah lain organisasi demikian terhitung sangat sedikit kecuali di daerah Sumatra Utara dengan 12 organisasi serta 11 organisasi aktif. Jadi kesimpulannya dari 187 organisasi yang tercatat, terdapat 160 organsisai aktif, dan sisanya tidak aktif.

 

Permasalahan para penganut aliran kepercayaan

Para penganut kepercayaan selama ini mengaku mendapatkan masalah untuk mengakses urusan administrasi kependudukan, layanan publik, hingga bantuan social. Status sebagai penganut kepercayaan juga membuat pernikahan antara komunitas mereka tak sah di mata Negara. Mereka pun kesulitan memperoleh KTP atau harus berbohong dengan menulis agama dewa poker yang di luar keyakian mereka selama ini.

 

Dalam bidang pekerjaan para penganut aliran kepercayaan juga sulit memperoleh pekerjaan kecuali bersedia menganut salah satu agama. Para pengikut aliran kepercayaan Sapto Darmo di Pulau Jawa juga sering dianggap menganut aliran sesat karena kolom agama pada KTP mereka kosong, beberapa bahkan tak bisa dimakamkan di pemakaman umum saat meninggal dunia.

 

Putusan MK tersebut benar-benar merupakan angin segar bagi mereka. Hakim MK menilai bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tersebut adalah bukan pemberian Negara melainkan hak konstitusional dan merupakan hak asasi manusia. Prinsip tersebut sesuai dengan piagam Duham serta konvenan internasional. Pada intinya semua orang berhak atas kemerdekaan berpikir, beragama dan berkeyakinan, serta kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *