Latest Post

Ismail Haniya – Pemimpin Hamas Yang Baru

Perang antara Palestina dan Israel masih terus berkecamuk. Seperti yang dilansir AFP pada hari minggu tanggal 7 Mei 2017, bahwa Ismail Haniya telah terpilih oleh Dewan Syura Hamas tanggal 6 Mei 2017, atau Sabtu kemarin waktu setempat atau sehari setelah dilaksanakannya revisi anggaran dasar mereka. Kelompok pergerakan Palestina, Hamas, memilih Ismail Haniya yang merupakan mantan kepala jalur Gaza, sebagai pemimpin baru bagi kelompok tersebut.  Hal tersebut dilakukan, karena berharap Haniya dapat mempertahankan Jalur Gaza.

Ismail Haniya Gantikan Khaled Meshaal

Haniya merupakan orang pragmatis dalam pergerakan dan dinilai perlu melakukan pertahanan terhadap wilayah enkalave rakyat Palestina yang telah dilakukan Hamas sejak tahun 2007. Seperti yang telah diketahui, bahwa pendahulunya,Khaled Meshaal tidak dapat menjadi pemimpin kelompok itu lagi, karena telah melewati masa jabatan maksimal, yaitu dua kali periode.

Khaled yang merupakan pemimpin sayap politik Hamas, sebelumnya telah membenarkan mengenai peralihan kekuasaan Poker online itu. Dia juga akan mengumumkan nama lainnya yang akan berperan di bawah kepemimpinan Haniya di waktu yang tepat. “Saya ingin memberikan pengumuman bahwa dewan baru telah memilih Abu al-Abed, saudaraku Ismail Haniya,presiden biro politik Hamas”.

Dalam situs resmi Hamas dituliskan bahwa “Pada hari Sabtu, Dewan Syura Hamas telah memilih Ismail Haniya sebagai kepala dari biro politik pergerakan. Bukan tanpa pesaing, ternyata Haniya berhasil mengalahkan Mussa Abu Marzuk dan Mohamed Nazzal, melalui pemilihan telekonferensi video yang dilakukan anggota dewan di Gaza, di Tepi Barat, maupun yang ada di luar wilayah Palestina, secara konsultatif dan demokratis yang homogen. Tugas dari Haniya adalah untuk mencari kemudahan untuk dapat keluar dari isolasi internasional, tanpa perlu mengesampingkan kelompok garis keras di dalam pergerakan.

Meshaal sebelumnya tinggal di pengasingan di Ibu Kota Qatar, Doha sampai masa jabatannya selesai, sedangkan Haniya diperkirakan akan tetap ada di Jalur Gaza, yang merupakan daerah kantung Palestina, yang telah dikelola Hamas dari tahun 2007. Hal tersebut urut dikomentari oleh juru bicara senior Hamas, Osama Hamdan kepada Al Jazirah, kalau adanya waktu perubahan itu sesuai dengan peraturan internal yang diberlakukan oleh Hamas, yang membatasi persyaratan pemimpin biro politik. “ Perubahan bukan karena adanya kegagalan dalam kepemimpinan”, terangnya.

Minggu pekan lalu, telah terbongkar dokumen mengenai kebijakan baru yang dapat memudahkan posisinya di depan Israel. Dokumen tersebut telah menerima pendirian Negara Palestina di Tepi Barat, Timur Yerusalem dan Gaza, merupakan termasuk daerah teritori yang berhasil dikuasai Israel dalam Perang Enam Hari 1967. Tak hanya itu saja, dokumen tersebut juga mengungkapkan kalau perjuangan Hamas ternyata bukanlah untuk melawan atau memerangi Yahudi karena agama mereka, tapi merupakan perjuangan melawan Israel, karena telah menguasai dan menduduki wilayah secara semena-mena. Dokumen asli dari anggaran dasar Hamas pada tahun 1988 tidak dibuang, hanya dilengkapi saja.

Hamas Putus Hubungan Dengan Ikhwanul Muslimin

Pengumuman dipilihnya Hania itu berlangsung tak lama, setelah para petinggi di Gaza, Palestina mengeluarkan kebijakan politik yang plegmatis dan lebih lunak terhadap Israel. Tak hanya itu saja, Hamas juga melakukan pemutusan hubungan secara menyeluruh dengan Ikhwanul Muslimin. Padahal, saat pembentukan Hamas tahun 1987, kelompok tersebut terinspirasi oleh gerakan Ijhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir.

Pernyataan tersebut diduga untuk mencari dukungan Negara Teluk di Arab dan Mesir. Karena Negara-negara itu beranggapan bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi terror. Tak hanya itu saja, perubahan sikap tersebut juga untuk mengambil hati Eropa dan mengakhiri isolasi dunia internasional kepada kelompok itu.

 

Ormas Anti Pancasila Ingin Dibubarkan!

Sejak beberapa waktu lalu, keadaan di Negara kita sedang marak isu mengenai SARA. Banyak hal dikaitkan dengan masalah tersebut. Bahkan tak sedikit ormasi-ormas yang menunjukkan bahwa mereka anti Pancasila. Padahal Pancasila merupakan ideology Negara, dan tak dapat diganti. Semakin marak dan tumbuh suburnya masalah terkait hal tersebut. Tentu Menko Polhukam, Wiranto tidak tinggal dia, Dirinya menegaskan kalau ormas-ormas yang tidak sejalan dan bertentangan dengan Pancasila, akan dibubarkan. Hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, sehingga Wiranto menggodok langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ormas Bertentangan Pancasila Harus Bubar

Wiranto menuturkan, “Kita telah mendengarkan pernyataan dari Presiden, langkah-langkah untuk penanganan ormas-rormas yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi Negara, dan memang Kemenkopolhukam yang menangani tentang itu”. Hal tersebut diungkapkan togel singapura saat dirinya sedang berada di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu tanggal 6 Mei 2017. Dia juga menjelaskan kalau pengawasan terhadap ormas-ormas yang melakukan pelanggaran telah dilangsungkan sejak lama dan sekarang Kemenko Polhukam sedang memelajari tentang ormas-ormasi yang ada di Indonesia.

“Jika secara nyata dan benar-benar bertentangan dengan Pancasila, bahkan keberadaannya tidak berkontribusi dalam satu proses pembangunan di Indonesia, ya berarti harus bubar”.  Meskipun demikian, pihaknya menjelaskan kalau tidak akan langsung sembarangan untuk melakukan pembubaran, walaupun telah melakukan penyelidikan dan pendeteksian keberadaan ormas yang telah bertentangan dengan ideologi Negara itu.

Wiranto memaparkan, “ Ya, telah terdeteksi ormas-ormasnya. Tapi tidak bisa disampaikan di depan saudara – saudara sekalian. Tapi, pemerintah telah melakukan langkah itu dan pemerintah tidak akan gegabah untuk melakukan pelarangan, pembubaran. Ada satu langkah yang dilakukan, tapi kita beri peringatan, kalau ormas-ormas yang telah memperoleh izin dan berbadan hukum, keberadaannya harus benar-benar memberikan manfaat untuk pembangunan bangsa”.

“Kalau dengan adanya ormas itu dapat merancukan ideologi Negara yang telah kita sepakati, yang merupakan kesepakatan kolektif bangsa dan sudah final, sudah pasti ormas itu tidak layak untuk hidup di Indonesia”, tutur Wiranto. Hal itu karena menurutnya, keberadaan dan kehadiran ormas-ormasi tidak diperbolehkan membuat ideologi menjadi rancu dan tidak  boleh mengganggu ketenteraman publik.

Menag Sudah Turunkan Kebijakan

Pernyataan tersebut didukung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Tanggapan tersebut dilayangkan karena semakin berkembangnya radikalisme dan adanya keinginan dari sebagian ormas untuk mengganti dasar Negara. Lukman menuturkan “ Apapun jenis organisasi yang mengembangkan diri karena ingin merubah dasar Negara, sudah pasti haru kita tentang, harus dilarang”. Begitulah yang diungkapkan Lukman, ketika sedang meninjau pelaksanaan ujian nasional di MTsN 1 Kota Serang, Banten, pada Rabu 3 Mei 2017.

Lukman menambahkan, “ yang ingin merubah Pancasila adalah organisasi yang memiliki muatan politis. Sehingga harus dilarang untuk  berkembang di Negara kita”. Menteri Agama menjelaskan kalau pancasila merupakan dasar Negara sejak dulu dan warga Indonesia telah bersepakat mengenai hal itu. Jadi,  jika sekarang ada yang ingin mengubahnya, ia berpendapat, hal itu memiliki muatan politis.

Meskipun begitu, Menag menjelaskan, bahwa berkembangnya organisasi yang melakukan penentangan terhadap pancasila, merupakan ranah dari Menko Polhukam. Pengkajian mengenai hal tersebut terul dilakukan secara mendalam dan intensif, agar kebijakan yang berkaitan dengan gerakan anti Pancasila sebagai dasar Negara dapat dikeluarkan.

Untuk di ranah Kementerian Agama, pihaknya juga telah mengeluarkan peraturan terkait ceramah dan dakwah, sehingga diharapkan dengan adanya aturan itu, tidak terjadi konflik di masyarakat, karena ceramah agama.

APBD-P 2017 DKI Masih Tanggung Jawab Basuki-Djarot

Pesta demokrasi warga DKI Jakarta telah usai, dan memunculkan nama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Pada masa kampanye, mereka menyerukan janji-janji kepada masyarakat DKI dan ingin program prioritasnya dimasukkan ke dalam APBD-P 2017. Ya, karena pasangan calon tersebut akan dilantik pada bulan Oktober 2017 mendatang, sehingga masih memiliki masa jabatan selama tahun 2017.

Program Anies-Sandi Dapat Dumasukkan Ke APBD DKI 2018

Atas pernyataan tim Anies Baswedan dan Sandi Uno yang bersikeras ingin memasukkan rencananya ke APBD-P 2017, tapi bagaimanakah komentar Djarot, selaku wakil gubernur yang masih menjabat hingga pergantian masa jabatan nanti?. Djarot mengungkapkan “ Kita sudah menyampaikan, APBD-P itu masih tanggung jawab kami”. Hal itu disampaikannya, di Pondok Pesantren Al-Tsafaqah, Jakarta Selatan pada jumat kemarin tanggal 5 Mei 2017.

Jadi, Djarot menegaskan, kalau program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, tidak dapat dimasukkan ke APBD Perubahan 2017. Tapi, dia melanjutkan, kalau visi, misi dan program Anies-Sandi lebih baik dimasukkan ke APBD DKI 2018. Hal itu karena jarak pelantikan togel hongkong dengan akhir tahun, hanya dua bulan saja. Yang menandakan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI, hanya perlu melakukan pembayaran untuk proyek-proyek pembangunan yang telah dilangsungkan selama tahun 2017.

“Jika APBD-P disahkan pada bulan Oktober, maka November dan Desember kan hanya eksekusinya, tinggal pembayaran-pembayarannya”.  Djarot juga menambahkan bahwa program yang telah dibuat dan direncanakan Anies-Sandiaga serta timnya, belum dapat sepenuhnya dimasukkan ke dalam APBD DKI 2018, karena sekarang ini proses pengumpulan aspirasi masyarakat melalui musrenbang atau yang disebut musyawarah rencana pembangunan telah selesai dilaksanakan.

Seperti yang diketahui, kalau pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) 2018 juga didapat atau dijaring dari musrenbang. Djarot menuturkan “ Untuk RKPD 2018, sudah dijaring dari bawah, yaitu dari musrenbang. Jadi, hargailah partisipasi dari bawah saat penyusunan RKPD. Itu yang akan digodok menjadi KUA- PPAS 2018. Ya, kalau ada program itu dimasukkan ke KUA- PPAS”.

APBD-P 2017 Tak Dapat Diganggu Gugat

Djarot juga menegaskan, “Jika ingin memasukkan program-program ya melalui RPJMD tahun 2018, kalau ke APBD Perubahan susah, karena sudah dikunci. Boleh juga dimasukkan melalui fraksi pendukung mereka, seperti PKS dan Gerindra. Kenapa? Karena saat ini proses musrenbang tingka provinsi telah selesai. Sekarang sedang disusun RKPD”. Jadi, Djarot menjelaskan, kalau pihak Anies-Sandi ingin memasukkan visi, misi dan program-programnya, dapat memasukkannya melalui fraksi atau partai yang mendungkungnya, yaitu PKS dan Gerindra. Program-program tersebut nanti akan dimasukkan ke KUA- PPAS 2018.

“Bola telah ada di DPRD. Ingat, jika kita memakai system e-budgeting, semuanya akan terekam di situ” terang Djarot. Hal tersebut dijelaskan Djarot, karena tim dari pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, ingin memasukkan sedikitnya terdapat empat program yang ingin dimasukkan ke APBD Perubahan 2017, yaitu DP Rumah Rp 0, Kartu Jakarta Sehat Plus, Kartu Jakarta Pintar Plus dan One Kecamatan and One Center Enterpreneur (OKE- OCE).

Meskipun begitu, Djarot juga mengungkapkan kalau dirinya dan Basuki atau Ahok tidak dapat ikut campur mengenai penyusunan RPJMD DKI pada tahun 2018 hingga 2022, karena hal itu merupakan tanggung jawab dan juga wewenang dari gubernur dan wakil gubernur yang baru. “ Kita tidak ikut campur”, ucap Djarot.

Ridwal Kamil ‘PD’ dengan 15 Proyek Anti Banjir dengan Tolak BPBD

Ridwan Kamil, Walikota Bandung, menyatakan bahwa kota Bandung tidak akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah meskipun saat ini kondisi sangat ekstrem sedang melanda wilayah Bandung. Fungsi penanganan bencan alam di Bandung sendiri bakal dimaksimalkan oleh Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DPPK).

Menanggapi hal ini, Ridwan Kamil langsung memberikan komentarnya di Bandung, Jawa Barat, pada hari Jumat (5/5) kemarin. “Udah dibahas dari dulu kok, berdasarkan kesepakatan dengan DPRD, ya namanya juga dinas. Tapi tindakannya sama saja hanya ganti judul,” ungkapnya.

AlasanRidwanKamilsoalPenolakanBentuk BPBD

Pria yang kerap disapa Emil ini menjelaskan bahwa dengan cuaca ekstrem yang sedang melanda Kota Bandung ini selain menekan kewaspadaan, pihaknya juga bakal menekan potensi banjir dengan mengadakan program anti banjir. Emil menegaskan bahwa cuaca ekstrem lah yang perlu diantisipasi. Untuk program anti banjir, hari Jumat saat itu sedang lelang. Dan tahun ini ia menargetkan kota Bandung akan berkurang dari banjir. Ada kurang lebih 15 buah proyek anti banjir yang sedang lelang dan akan segera dikerjakan.

Emil pun juga menargetkan pada akhir tahun 2017 proyek itu berjalan dan akan mampu berfungsi dengan baik menekan potensi adanya banjir.

“Mudah-mudahan saja ya, akhir tahun saya bisa menunjukkan pada warga Bandung proyek infrastruktur anti bajir ini. Saya pikir kombinasi waspada dan juga kombinasi tindakan dari Pemerintah untuk mengantisipasi. Mudah-mudahan saja tahun depan bisa lebih baik,” tambahnya.

DesakandariPemerintahuntuk Bandung

Sebelumnya, Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data BNBP, menjelaskan bahwa saat ini masih sangat banyak Kabupaten dan juga kota di Indonesia yang belum memiliki BPBD. Ia menyebutkan dari jumlah 496 kabupaten kota yang ada di Indonesia, yang sudah memiliki BPBD sekitar 436 daerah saja. Menurut dirinya, pembentukan BPBD adalah kewajiban setiap pemerintah daerah. Hal ini semakin ia kuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di mana di dalamnya mengatur dan membahas soal penanggulangan bencana.

Menurutnya lagi, tanpa adanya BPBD, koordinasi, pencegahan bencana sampai pengiriman bantuan akan sulit dilakukan. Pihaknya juga menghimbau daerah yang mesuk di kawasan perekonomian Nasional agar cepat-cepat mendirikannya. “Salah satunya adalah Kota Bandung karena pusat perekonomiannya. Tapi Bandung masih berada di daerah rawan bencana jadi sangat perlu perhatian yang sangat serius terkait dengan kebencanaan ini,” tukasSutopo.

Kota Bandung saat ini belum juga memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mana menjadi lembaga Togel Online yang penting untuk khusus menangani bencana. Padahal desakan dari pemerintah sudah banyak kepada Pemkot Bandung, salah satunya desakandari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP). Namun lagi-lagi Ridwan Kamil menolak membentuk BPBD karena menurutnya mereka sudah punya Dinas Kebakaran untuk menanggulanginya.

Hal ini juga ditanggapi oleh Deddy Mizwar sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat yang menilai Kota Bandung wajib memiliki BPBD setelah adanya musibah banjir yang terjadi beberapa kali. “Itu juga sudah lama dikasih tau sebenarnya. Dan sudah ada di Undang-Undangtahun 2017. Katanya sih baru akan mulai efektif, ya kita lihat saja nanti,” ungkap Wagub itu.

Dikritik soal itu, Emil sendiri menyampaikan banyak terimakasih atas saran dankritik tersebut. Iaberterimakasihbanyak yang memperhatikan soal penanggulangan banjir di Bandung. “Saya berterimakasih banyak atas kritikannya, bully-annya juga dan nggak ada masalahkok. Udah biasa. Ini resiko jabatan. Yang penting saya kerja terus,” ungkapnya dengan santai.

Brownies, Seekor Anjing yang disiksa dan dimutilasi

Kekerasan nampaknya tidak hanya terjadi pada manusia kepada manusia, namun juga manusia kepada hewan. Makhluk malang yang menjadi korban kekejaman dan kekerasan manusia kali ini adalah seekor anjing yang bernama Brownies. Brownies adalah seekor anak anjing yang kehilangan dua kaki depannya. Brownies diduga kehilangan kedua kakinya karena perbuatan keji manusia. Ini adalah sebuah kasus yang kembali mengangkat berbagai perilaku kekerasan terhadap satwa yang tidak berdosa. Hal ini nampaknya semakin marak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Malangnya Nasib Brownies, Anak Anjing yang Kehilangan Dua Kaki Depannya

Akhir April lalu, public dibuat geger dengan penemuan seekor anjing berbulu cokelat yang ditemukan tanpa kaki depan. Anjing cokelat itu ditemukan di sebuah lingkungan pabrik di Bangka Belitung dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dua kaki depannya terpotong. Anjing cokelat lucu itu bernama Brownies, begitu ia kerap disapa. Ia diselamatkan oleh seorang pecinta binatang yang saat itu tengah bersama dengan sebuah organisasi penyelamat satwa yang berupaya membawanya pergi ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang lebih bagus dan perawatan lebih lanjut lagi.

Anisa Ratna, Sekretaris dari Garda Satwa Indonesia menyampaikan, “Kalau kata dokter, kalau dilihat dari bentuk kakinya, ini murni dipotong.” Anisa menambahkan kalau Brownies ditemukan di pot kembang dan saat ditemukan oleh karyawan pabrik, karyawan itu bilang kakinya sudah hilang. Ia ditemukan dalam keadaan tiduran dan mulutnya menganga karena rahangnya juga sudah geser. Tidak hanya mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan karena dua kaki depannya hilang dan rahangnya geser, namun juga mengalami kekerasan lainnya karena bahunya juga geser. Ia juga mengalami dehidrasi. Nampaknya ia diinjak oleh pemiliknya.

Laporan dari Garda Satwa Indonesia

Masyarakat yang menyaksikan unggahan dari Garda Satwa Indonesia di Facebook ikut marah dan prihatin. Mereka memprihatinkan nasib dari Brownies. Kata salah satu pengguna, “Sadis tak kepalang pelakunya.” Kata yang lain juga, “Tak seharusnya manusia melakukan hal itu.”

Para aktivis pecinta satwa kekerasan pada hewan peliharaan maupun satwa langka nampaknya mulai semakin marak terjadi. Misalnya ada berbagai laporan Bandar togel sgp yang menyebutkan adanya kasus kucing yang ditembak dan diinjak mati oleh manusia dengan sengaja. Contohnya Februari lalu, ada sejumlah mahasiswa yang memotong putus leher seekor ayam dalam sebuah unjuk rasa. Aksi itu dikecam oleh banyak orang yang menyaksikannya di sosial media karena dianggap memperlihatkan sadisme.

Pada bulan yang sama juga, tiga karyawan perkebunan sawit yang ada di Kalimantan juga ditetapkan sebagai tersangka karena mereka membunuh lalu memutilasi dan juga memasak serta menyantap tanpa dosa seekor orang utan. Aktivitas ini kemudian mereka unggah dengan bangganya di media sosial. Tidak heran jika masyarakat Indonesia mulai geram dan kejadian ini menjadi kontroversi.

Untuk kesembuhan Brownies, Anita mengaku bahwa nampaknya butuh waktu yang lama untuknya bisa pulih. “Setelah diamputasi, darahnya harus dinormalkan lagi untuk operasi rahang. Setelah itu baru operasi bahu karena bahu Brownies copot. Mungkin tiga bulan lagi baru bisa kami pesankan kaki palsu anjing,” ungkapnya.

Salah satu penyebab mengapa masih sangat marak kasus kekerasan pada hewan, menurut Anita sendiri adalah masih sangat ringannya ketentuan hukumnya. KUHP Pasal 302 menyebutkan barang siapa yang sengaja menyakiti ataupun melukai hewan dan juga merugikan kesehatannyam bisa diancam dengan pidana ringan yakni paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp. 4.500. jika perbuatan itu bisa mengakibatkan cacat pada hewan, pidana penjara paling lama 9 bulan dan dendanya paling banyak Rp. 300.